SIAKAD PRODI

SIAKAD MAHASISWA

SIAKAD DOSEN

SIM ALUMNI

Tahun ini UTU Buka Jalur Mandiri Melalui SMM-PTN Barat

MEULABOH - Penyelenggaraan ujian masuk secara mandiri akan digelar melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri wilayah barat (SMM-PTN) Barat yang dulu dikenal dengan jalur Ujian Mandiri Bersama Perguruan Tinggi (UMB-PT).

Read more...
 
BAN-PT Lakukan Visitasi Dua Prodi Teknik UTU

MEULABOH -  Tim Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) RI kembali melakukan visitasi akreditasi  terhadap dua Program Studi (Prodi) Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (FT-UTU), Selasa, 23 Mei 2017. Dua prodi yang divisitasi itu adalah Prodi Teknik Sipil dan Prodi Teknik Mesin.

Read more...
 
Operator SAIBA UTU Dilatih Sistem Pengawasan Informasi Keuangan Online

MEULABOH – Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti memberikan pelatihan sistem pengawasan informasi keuangan online kepada Operator SAIBA se-Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia yang berlangsung di Hotel Nagoya Hill, Batam pada Selasa (23/05/17). Operator SAIBA dari UTU diwakili oleh Teuku Fahrian Nagor, SE yang didampingi oleh Ketua Satuan Pengawas Intern UTU, Zainal Putra, SE, MM.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 138

Cakrawala UTUNEWS

Peran Perguruan Tinggi dalam Keterbukaan Informasi Publik

Perguruan Tinggi (PT) sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk  memajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut UU PT). Hal ini selaras dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yakni Pasal 3 huruf f yang menyebutkan “mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, juga merupakan Badan Publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU KIP pada Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Berikutnya, lebih dirinci dalam lampiran I Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai Badan Publik, Perguruan Tinggi memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan informasi publik, termasuk kewajiban membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pengaturan mengenai PPID dilingkungan Perguruan Tinggi dapat merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,  Dan Pendidikan Tinggi. Kewajiban ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana telah diatur dalam UU PT pada Pasal 78. Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggunjawaban Perguruan Tinggi kepada masyarakat, terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik.Wujud pertanggungjawaban dimaksud disusun dalam sebuah laporan tahunan yang dipublikasikan kepada masyarakat.

REGISTRASI ULANG SNMPTN

PENDAFTARAN POMDA 2017

Daftar SBMPTN 2017

 

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

 

Tamu Online

We have 23 guests online