Meulaboh – UTU | Penemuan potensi minyak dan gas bumi (migas) di laut Andaman menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi pembangunan ekonomi Aceh. Tata kelola yang tidak matang dikhawatirkan dapat menjerumuskan daerah ini ke dalam fenomena kutukan sumber daya alam (resource curse), di mana kekayaan alam yang melimpah justru memperlambat kesejahteraan masyarakat.
Pengamat sekaligus dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar (UTU), Rollis Juliansyah, SE., M.Si., mengingatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan agar tidak terjebak pada cara pandang jangka pendek yang hanya berkisar antara 5 hingga 10 tahun ke depan. Menurutnya, pembangunan daerah memang membutuhkan motor penggerak dari sektor alam, namun langkah antisipasi jangka panjang harus disiapkan sejak dini guna memperkuat ranah mikroekonomi.
Hal tersebut disampaikan Rollis saat diwawancara oleh Humas UTU pada Jumat (10/7/2026). Ia menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menyambut eksploitasi skala besar ini agar dampak kesejahteraannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh.
“Ada teori yang mengungkapkan seperti resource curse) atau kutukan sumber daya alam, di mana negara yang kaya SDA justru mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam mencapai kesejahteraan yang lambat serta buruk. Kondisi ini seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya, apakah padinya mengandung racun, ataukah ayamnya yang sakit lalu mati,” ujar Rollis dengan serius.
Rollis menjelaskan bahwa wilayah yang hanya bergantung pada sektor migas tanpa menciptakan efek berganda (multiplier effect) akan menghadapi kesulitan besar saat cadangan alam tersebut habis. Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer ini bahkan berisiko membawa daerah pada kebangkrutan. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Aceh disarankan mengalokasikan pendapatan migas untuk menghidupkan sektor produktif non-migas, seperti pertanian modern, perikanan, agroindustri, pariwisata, ekonomi kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga ekonomi digital.
Strategi diversifikasi ini dinilai krusial agar dalam jangka menengah (10 hingga 20 tahun) maupun jangka panjang (di atas 20 tahun), Aceh mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang kuat dan memperkecil kesenjangan pendapatan (inequality gap). Langkah tersebut juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memfasilitasi peningkatan pendapatan daerah melalui Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak SDA untuk pembiayaan pembangunan.
“Selain melakukan diversifikasi, Pemerintah Aceh diharapkan segera membentuk Dana Abadi Daerah (Sovereign Wealth Fund). Melalui kebijakan strategis ini, sebagian dari pendapatan blok migas Sabang – Andaman dapat dialokasikan khusus untuk menjamin keberlanjutan ekonomi serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal secara berkesinambungan.” tambahnya.
Rollis juga mengingatkan agar kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan demi mengejar keuntungan materi semata. Melalui pendekatan analisis Driving Forces, Pressures, State, Impacts, Responses (DPSIR) dan analisis kurva Kuznet, nilai lingkungan yang rusak akibat eksploitasi sering kali jauh lebih besar daripada manfaat yang diterima apabila tata kelola dan pembagian hasil tidak berimbang.
Berdasarkan studi kasus dengan pendekatan DPSIR tersebut, proyek Blok Andaman ini digerakkan oleh peningkatan kebutuhan energi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, aktivitas eksplorasi dipastikan membawa tekanan nyata berupa potensi pencemaran laut, konflik ruang dengan nelayan, hingga risiko sosial seperti urbanisasi pesisir dan spekulasi lahan.
Kondisi Aceh saat ini yang masih menghadapi angka kemiskinan di pesisir serta keterbatasan sertifikasi tenaga kerja lokal di bidang migas menjadi tantangan yang harus dijawab. Jika respon kebijakan tidak disiapkan melalui masterplan transformasi ekonomi, penguatan konten lokal, dan pengawasan lingkungan yang ketat, dampak negatif seperti fenomena Dutch Disease, konflik sosial, hingga risiko korupsi dan politik rente justru berpotensi mengikis dampak positif dari peningkatan investasi di Serambi Mekah. [Humas UTU]
Laporan: Yuhdi F. | Foto: Istimewa.
