Banda Aceh – UTU | Partisipasi politik masyarakat tidak berhenti pada penggunaan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keterlibatan warga juga diperlukan dalam memahami program dan rekam jejak calon, mengawal janji politik, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi kebijakan publik setelah pemilu berlangsung.
Hal tersebut disampaikan akademisi sekaligus pakar kebijakan publik, Cut Asmaul Husna, S.Ag., M.M., dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh di Hotel Diana Banda Aceh, Kamis (10/9/2026).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU) tersebut mengajak masyarakat membangun praktik demokrasi yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Menurutnya, politik hadir dalam banyak keputusan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Politik bukan hanya soal pemilu atau partai politik, melainkan juga keputusan publik sehari-hari yang memengaruhi kehidupan kita, seperti layanan transportasi, kebersihan, hingga pendidikan,” ujar Cut Asmaul dihadapan para peserta.
Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam proses politik berlangsung dalam tiga tahapan. Sebelum pemilihan, warga perlu membandingkan program dan rekam jejak calon. Pada saat pemilihan, pilihan diberikan secara bebas dan jujur. Setelah pemilihan, masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawal janji politik dan mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh pejabat terpilih.
Dalam pemaparannya, Cut Asmaul turut mengingatkan masyarakat agar lebih kritis menghadapi arus informasi politik di media digital. Informasi yang beredar dengan cepat belum tentu memiliki data dan konteks yang memadai.
Ia mengajak peserta menerapkan prinsip “Saring Sebelum Sharing” dengan memeriksa kualifikasi pembuat informasi, tanggal publikasi, bukti data, dan kelengkapan konteks sebelum membagikannya kepada orang lain.
Menurutnya, kebiasaan memeriksa informasi merupakan bagian dari kecakapan politik masyarakat. Warga yang mampu memilah informasi akan lebih siap mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang rasional.
Cut Asmaul juga mendorong masyarakat membangun percakapan politik yang sehat dengan prinsip “keras pada gagasan, lembut pada manusia”. Perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi, sementara kritik sebaiknya diarahkan pada kebijakan, program, dan data.
Ia mengingatkan agar perbedaan politik tidak berubah menjadi serangan personal, doxing, maupun provokasi berbasis identitas. Perdebatan yang berfokus pada gagasan memberi ruang bagi masyarakat untuk berbeda pilihan sekaligus tetap menjaga hubungan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga membahas keterwakilan perempuan. Menurut Cut Asmaul, kuota afirmasi 30 persen perempuan bukan sekadar angka dalam proses politik. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik dapat membawa pengalaman dan perspektif yang beragam ke dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan pemerintahan.
Selain itu, ia memperkenalkan konsep Tangga Partisipasi Arnstein untuk menjelaskan pentingnya peningkatan daya warga. Partisipasi masyarakat, kata dia, perlu bergerak melampaui tingkat formalitas atau tokenism menuju kemitraan dan pengawasan aktif terhadap keputusan publik.
Dengan demikian, kualitas demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mampu memahami persoalan publik, menilai pilihan politik secara kritis, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Cut Asmaul mengajak masyarakat memulai partisipasi politik dari lingkungan dan persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
“Langkah kecil hari ini adalah fondasi perubahan esok hari. Mari mulai dari hal kecil untuk mewujudkan Aceh yang lebih maju, demokratis, dan bermartabat,” pungkasnya. [Humas UTU]
Laporan & Foto: Humas
