Bekasi – UTU | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi meluncurkan Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi Tahun 2026. Peluncuran yang berlangsung pada Rabu (13/5) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Medistra Indonesia, Bekasi, Jawa Barat, ini menjadi acuan baru bagi kampus di seluruh Indonesia untuk meningkatkan standar pendidikan yang lebih adaptif dan terukur.
Langkah ini diambil untuk menggeser pola kerja perguruan tinggi yang selama ini sering terjebak pada pemenuhan dokumen formal. Melalui pedoman terbaru ini, pemerintah ingin memastikan setiap kampus memiliki budaya mutu yang berdampak langsung pada kualitas lulusan di dunia kerja.
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek, Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T., menegaskan bahwa regulasi ini merupakan instrumen untuk mengubah paradigma lama. Menurutnya, mutu pendidikan tidak boleh hanya berhenti pada laporan di atas kertas.
“Pedoman SPMI 2026 ini tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administratif semata. Tetapi menjadi pondasi untuk membangun budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada outcome lulusan,” ujar Beny Bandanadjaja saat memberikan sambutan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Subdirektorat Penjaminan Mutu, Kevin Marbun, menjelaskan bahwa pedoman ini merupakan turunan dari Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa aturan baru ini dirancang agar lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing kampus, baik yang bersifat umum maupun vokasi, serta terintegrasi dengan sistem data nasional.
Perubahan signifikan dalam pedoman tahun 2026 ini meliputi penyatuan instrumen untuk jalur akademik dan vokasi, penggunaan sistem digital dalam siklus penjaminan mutu, serta sinkronisasi data dengan PDDikti. Untuk pendidikan vokasi, penekanan khusus diberikan pada kurikulum yang bekerja sama dengan industri, pelacakan alumni (tracer study), dan sertifikasi kompetensi.
Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Dr. Lukman, S.T., M.Hum., menambahkan bahwa SPMI kini berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) bagi kampus. Hal ini bertujuan agar kampus bisa mendeteksi kekurangan sejak dini sebelum dievaluasi oleh pihak luar.
“SPMI harus menjadi budaya keseharian perguruan tinggi. Pedoman ini memberikan arah yang jelas, aplikatif, dan strategis bagi institusi pendidikan tinggi,” kata Dr. Lukman.
Kebijakan baru ini mendapat sambutan positif dari berbagai pimpinan perguruan tinggi, termasuk Universitas Teuku Umar (UTU). Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama UTU, Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc., menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penyesuaian demi meningkatkan daya saing institusi.
“Kami menyambut baik peluncuran pedoman ini karena memberikan panduan yang lebih konkret dalam mengukur keberhasilan pendidikan melalui capaian lulusan. Universitas Teuku Umar telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan sistem internal kami dengan standar nasional yang baru ini agar proses belajar mengajar semakin relevan dengan kebutuhan global,” tutur M. Aman Yaman.
Sebagai tindak lanjut, Kemdiktisaintek telah menjadwalkan rangkaian agenda nasional, mulai dari bimbingan teknis bagi auditor mutu internal hingga penyediaan layanan bantuan digital (helpdesk) untuk membantu kampus-kampus di seluruh Indonesia melakukan transisi ke sistem yang baru ini. [Humas UTU]
Laporan: Humas Kemdiktisaintek | Editor: Yuhdi F. | Foto: Humas UTU.
