Banda Aceh – UTU | Dua dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar (FPIK UTU), Dr. Muhammad Rizal, S.Pi., M.Si., dan Hafinuddin, S.Pi., M.Sc., terlibat langsung dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan perikanan Aceh. Kedua akademisi tersebut mengawal jalannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Perikanan Karang dan Demersal di Provinsi Aceh yang berlangsung di Hotel Ayani, Peunayong, Banda Aceh, Selasa (19/5/2026).
Kehadiran perwakilan UTU dalam agenda strategis bentukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh ini berfokus pada dorongan agar pengelolaan perikanan ke depan wajib berbasis pada data empiris yang kuat (data-driven policy). Selain UTU, sektor akademisi juga diisi oleh pakar dari Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Abulyatama (UNAYA), dan Universitas Malikussaleh (UNIMAL).

Rangkaian acara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini dibuka langsung oleh Kepala DKP Provinsi Aceh, Safrizal, S.STP, M.Ec.Dev. Agenda Monev tersebut membedah beberapa isu krusial, di antaranya adalah pengelolaan perikanan skala kecil berbasis Lhok, evaluasi status stok perikanan tahun 2025, hingga strategi integrasi sistem pendataan mandiri menuju Citizen Science. Sistem ini diproyeksikan mampu menyelaraskan alat tangkap demi produktivitas nelayan dan keberlanjutan ekosistem sesuai dengan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAPP).
Pada sesi diskusi intensif yang membahas isu implementasi dan penentuan skema berbagi data dari Forum Inovasi Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) Aceh, delegasi FPIK UTU memberikan sumbangsih pemikiran analitisnya. Kontribusi aktif dari dosen UTU ini menjadi bagian penting dalam menyusun rekomendasi pengelolaan perikanan adaptif di Aceh, mengingat masa berlaku Peraturan Gubernur (Pergub) terkait akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.

Selain pihak akademisi dan DKP Aceh, kegiatan kolaboratif ini juga menghadirkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), praktisi, lembaga swadaya masyarakat (NGO) seperti WCS, WWF, dan FFI, serta lembaga adat Panglima Laot selaku penjaga kearifan lokal kelautan Aceh. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber daya laut di bumi Serambi Mekkah demi kesejahteraan generasi masa depan. [Humas UTU]
Laporan: -| Editor: Yuhdi F. | Foto: Istimewa.




