Meulaboh – UTU | Universitas Teuku Umar (UTU) kembali menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Jumat (20/06/2025) lalu di Ruang Rapat Senat UTU, puluhan pejabat dan staf bidang keuangan UTU mengikuti Focus Group Discussion (FGD) krusial bertajuk “Penerapan Prinsip Value for Money Dalam Pemerintahan, Menghindari Pemborosan, dan Memastikan Setiap Pengeluaran Negara Memberikan Manfaat Optimal.” Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat, yakni Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Barat, Siswanto AS, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) Sakafa Guraba, S.H., M.H., yang bertindak sebagai pemateri utama.
FGD dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum (PKU) UTU, Zulfirman, S.E., M.Si. Dalam sambutannya yang penuh semangat, Zulfirman menekankan urgensi penerapan prinsip value for money di setiap lini pemerintahan, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.
“Kegiatan ini sangat penting bagi seluruh civitas akademika UTU, terutama bagi mereka yang mengemban amanah dalam pengelolaan keuangan. Harapan kami, melalui FGD ini, kita semua dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana setiap rupiah anggaran negara yang kita kelola benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan institusi,” ujar Zulfirman. Beliau menambahkan, pemahaman yang kuat akan prinsip ini diharapkan dapat meminimalisir potensi pemborosan dan penyimpangan.
Turut hadir dalam kegiatan ini para Wakil Dekan bidang Keuangan dan Umum dari seluruh fakultas di lingkungan UTU, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup fakultas UTU, para Ketua Tim Kerja, serta staf bidang keuangan UTU, menunjukkan komitmen bersama terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Kajari Aceh Barat: Dari Pentingnya VFM hingga Ancaman Hukum
Dalam pemaparannya yang lugas dan berbobot, Kasubagbin Kejari Aceh Barat, Sakafa Guraba, S.H., M.H., membedah secara komprehensif mengenai pentingnya value for money dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Beliau menegaskan bahwa value for money bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan juga efektivitas dan ekonomis dalam mencapai tujuan pembangunan. Kajari Aceh Barat, Siswanto AS, S.H., M.H. turut mendampingi dan memberikan penguatan pada beberapa poin krusial.
“Prinsip value for money adalah kunci utama untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran negara, sekecil apapun, benar-benar memberikan nilai tambah yang maksimal bagi rakyat. Ini tentang bagaimana kita mendapatkan hasil terbaik dari setiap investasi yang dilakukan oleh pemerintah,” jelas Sakafa Guraba.
Lebih lanjut, Sakafa Guraba memaparkan berbagai strategi konkret untuk menghindari pemborosan dalam pengeluaran dan memastikan azas kebermanfaatan dalam setiap belanja pemerintah. Strategi tersebut meliputi perencanaan yang matang, penetapan prioritas yang jelas, pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel, serta evaluasi pasca-pengeluaran untuk mengukur dampak dan manfaat yang dihasilkan. Beliau turut menyoroti pentingnya pengawasan internal yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran.
Sebagai penutup materinya yang kritis, Sakafa Guraba tidak luput mengingatkan para peserta mengenai konsekuensi hukum bagi penyelewengan pengelolaan keuangan pemerintahan. Beliau merinci berbagai sanksi dan ancaman hukuman yang berlaku di Indonesia, mulai dari sanksi administratif, ganti rugi keuangan negara, hingga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati. Kejaksaan tidak akan segan-segan menindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara,” tegas Sakafa Guraba, seraya menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan.
FGD ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang hangat. Para peserta antusias mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait tantangan dalam penerapan prinsip value for money di unit kerja masing-masing. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi seluruh peserta untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan UTU demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat. [HUMAS]
Teks: Luki | Editor: Yuhdi F. | Foto: Zul Eman
