MEULABOH – UTU | Dosen Universitas Teuku Umar, Nabil Zurba, S.Pi., M.Si menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 di aula Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh di Desa Lampulo Kota Banda Aceh, Kamis (14/9/2023).
Turut hadir kepala DKP Aceh Aliman, S.Pi., M.Si, Kepala PPS Belawan Mohammad Salim, Panglima Laot, Komandan TNI Angkatan Laut Sabang, Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh, Kepala Pelabuhan, Koordinator PPI dan Syahbandar.
Pertemuan ini dalam rangka optimalisasi upaya penyediaan data dan informasi kondisi pengelolaan perikanan di WPPNRI-571 yang ada di Aceh. Wilayah yang termasuk dalam WPPNRI 571, yang meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman.
Kegiatan penangkapan sumber daya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan tidak terkendali. Selain itu, ekosistem perairan umum daratan juga mendapat tekanan dari berbagai sektor seperti adanya alih fungsi lahan menjadi areal perkebunan sawit.
Nabil Zurba, S.Pi., M.Si dalam kapasitasnya sebagau akademisi memberikan tanggapan terkait metode perikanan terukur dan CBIP “banyak riset terkait perikanan terukur, dan di FPIK UTU juga ada beberapa pakar terkait Perikanan terukur.
“Nantinya kami akan mengadakan sosialisasi baik berupa kunjungan ke TPI maupun seminar edukasi dengan mengundang stake holder untuk membahas perikanan terukur, untuk Sertifikasi CPIB FPIK UTU telah memiliki tempat Uji Kompetensi (TUK FPIK UTU) dan akan mengadakan kerja sama dengan PPS Belawan terkait Sertivikasi CPIB tersebut, sehingga tahun depan sudah mulai diadakan sertivikasi CPIB nelayan di Aceh Barat maupun Barsela” jelasnya
Kepala PPS Belawan yang diwakili oleh Mohammad Salim dalam kesempatannya mengatakan bahwa WPPNRI 571 mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau tentunya perlu dikelola sehingga dapat memberi manfaat secara langsung kepada nelayan yang turut berkontribusi dalam Pendapatan Daerah dan Pendataan Stok Ikan, maka diperlukan sumbangsih pemikiran dan aksi dari Bapak/Ibu sebagai pemangku Kepentingan.
Kemuadian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh kepala DKP Aceh yaitu Aliman, S.Pi., M.Si. Menurutnya masih ada perbedaan pendapat antara akademisi yang mengatakan stok ikan sudah menipis dan kondisi nyata diperairan masih ditemukannya stok ikan.
“sementara untuk nilai tukar rupiah nelayan aceh sudah berada diatas rata-rata nasional sehingga bisa menyumbang PDB ke daerah” jelasnya.
Lanjutnya DKP juga telah banyak membantu memulangkan nelayan yang terdampar sampai ke luar negeri seperti ke Malaysia, India dan Thailand. “Ada juga kapal nelayan yang tidak mendaratkan hasil tangakapan ke Pelabuhan resmi, sehinga tidak tercatat dalam log hasil tangkapan, yang akan menjadi laporan bagi syahbandar terkait stok ikan” jelasnya
Panglima laot yang hadir pada acara tersebut juga menyampaikan pendapat kepada Dinas dan akademisi “apa itu konsep dan metode perikanan terukur? Apakah kami nelayan harus mengukur ikan di atas kapal? Dan nelayan juga menginginkan adanya pelatihan Cara Penanganan Hasil Tangkapan ikan yang Baik (CPIB) sehingga nelayan memiliki sertivikat kompetensi yang berpengaruh terhadap skill diatas kapal penangkapan”. (Aduwina Pakeh / Humas UTU).
