MEULABOH – UTU | Satuan Tugas pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (Satgas PPKS) Universitas Teuku Umar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Satgas PPKS Perguruan tinggi seluruh Indonesia dilingkup Kemendikbudristek RI yang bertempat di Sheraton Gandaria Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Rakornas yang dihadiri oleh 250 Perguruan Tinggi ini terdiri dari unsur Ketua/Sekretaris Satgas dan unsur mahasiswa Satgas PPKS dari perguruang tinggi negeri dan swasta, dengan jumlah peserta 500 orang.
Adapun yang berhadir di acara Rakornas PPKS PT perwakilan UTU yaitu Rita Hartati, S.Pd., M.Pd (ketua satgas PPKS) dan Irsadi Aristora, MH (sekretaris Satgas PPKS).
Kegiatan Rakornas turut dihadiri Menteri pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A, Itjen Kemendikbudristek dan plt Dirjen Dikti. Kehadiran Menteri dan sejumlah pejabat tinggi Kemendikbudristek sebagai bentuk komitmen stakeholder terhadap pemberantasan pelecehan dan kekerasan seksual dilingkungan kampus.
Mendikbudristek dalam sesi diskusi memberikan apresiasi terhadap perguruan tinggi yang sudah berhasil membentuk Satgas PPKS. Ia berharap kehadiran Satgas mampu mencegah ataupun memfasilitasi layanan yang dibutuhkan para korban melalui kolaborasi para ahli hukum maupun psikolog.
“Kalau ada kasus kekerasan yang terjadi, jarang sekali dapat dibuktikan. Pada saat kejadian kerap kali tidak ada saksi. Hal ini menjadi tantangan bagi Satgas yang mengemban tugas mulia dan luar biasa. Maka perlu upaya gerak bersama! Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk unsur penegak hukum,” tegasnya.
Nadim juga menegaskan wewenang Satgas PPKS di kampus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia juga menjabarkan beberapa sanksi yang dapat diberlakukan apabila terlapor terbukti melakukan kekerasan hingga ditetapkan sebagai pelaku.
“Jadi, Satgas PPKS berhak memberikan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual. Oleh sebab itu, diharapkan perguruan tinggi wajib memberikan dukungan tertinggi di lingkungan kampus,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi upaya percepatan pembentukan Satgas di perguruan tinggi di provinsi maupun di daerah-daerah dalam lingkup wilayah Indonesia dengan ragam tantangan yang ada, dan beliau juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual.
Inspektur Jenderal Kemendikbud selaku Ketua Pokja PPKS Ibu Dr. Chatarina Muliana Girsang, SH, SE, MH mengemukakan bahwa dampak terbesar Satgas adalah dampak individu korban. Menurutnya, ketika sanksi berhasil diberikan kepada para pelaku maka akan dapat mencegah keberulangannya dan juga dapat mengurangi kasus kekerasan seksual.
Ia menghimbau agar sosialisasi dan edukasi dapat terus dilakukan di berbagai aktivitas dalam lingkup perguruan tinggi, mulai dari acara penerimaan mahasiswa baru, pembekalan Ormawa ataupun aktivitas lainnya.
Ia menghimbau agar mekanisme pelaporan hasil monev dapat dilakukan setiap semester. “Buat laporan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual, hasil survei satgas, data pelaporan, kegiatan penanganan kekerasan seksual, serta kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual secara rutin setiap akhir semester,” ujarnya.
Ia berharap gerakan bersama mewujudkan Satgas PPKS dapat semakin meningkat demi mewujudkan perguruan tinggi yang semakin sehat dan bersih dari kekerasan.
Pada akhir Rakornas, Satgas PPKS kategori dosen/tendik dan mahasiswa berkomitmen untuk mengusung keberlangsungan Satgas PPKS ini di lingkungan PT.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas PPKS Perguruan Tinggi sebagai wujud kolaborasi dan koordinasi antara Kemendikbudristek dengan Satgas PPKS Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan peran Satgas PPKS di perguruan tinggi khususnya menghadapi kompleksitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. (Humas UTU).
