PPID UTU Ikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019
  • UTU News
  • 06. 08. 2019
  • 0
  • 171

Meulaboh || Aduwina, S.Sos., M.Sc, Ketua Unit Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Teuku Umar (UTU) menghadiri kegiatan Sosialisasi  Evaluasi Badan Publik 2019 dan Try Out Kajian Mandiri (Self Assesment Quisioner) di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, 06 Agustus 2019.

Hj.Nurlaily Idrus, Komisioner Komisi Informasi Aceh selaku ketua Panitia penyelenggara dalam laporannya menyatakan Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh dan diikuti oleh 159 Badan Publik di seluruh Aceh.

"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi Publik menyebutkan 'Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun." Jelasnya

Ketua Komisi Informasi Aceh, Drs. Yusran, M.Si dalam sambutan singkatnya menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik pada tahun ini. Seperti dasar hukum pelaksanaan monev, tata-cara pengisian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Selain itu, Yusran menyatakan bahwa selama ini masih banyak Badan Publik yang enggan melaksanakan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008.

"UU Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan pada April 2008, namun efektif  pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2010. Kemudian untuk Provinsi Aceh, KIA efektif mulai bekerja pada 19 Juni 2012. Namun hingga 7 tahun hadirnya KI di Aceh masih ada Badan Publik yang ogah melaksanakan amanah UU ini, maka lewat forum ini kita sampaikan kepada seluruh Badan Publik untuk segera melaksanakan keterbukaan informasi dan layanan informasi publik." Ujarnya

"Hasil evaluasi tahun 2018, masih banyak Badan Publik (BP) di Aceh yang tidak mengembalikan Self Assesment Questioner (SAQ), namun BP tersebut tidak dikenakan sanksi, akan tetapi untuk tahun 2019 ini, jika ada BP yang tidak mengembalikan SAQ akan dikenakan sanksi, ini merupakan satu kebijakan dari KI." Tegas Drs. Yusran di hadapan seluruh perwakilan BP.

Paparan lebih teknis disampaikan oleh Hamdan Nurdin, S.Sos., M.Si, Komisioner KI Aceh bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi. Secara umum, evaluasi akan dilaksanakan selama 3 bulan, mulai Agustus - Oktober 2019, evaluasi dimulai dengan dibagikannya SAQ kepada seluruh BP, Badan Publik diminta untuk mengisi SAQ dan dikembalikan ke KIA paling telat 23 Agustus 2019.

"Ada dua tahapan evaluasi, yaitu pengisian SAQ dan Visitasi. Untuk SAQ berbobot 60 % penilaian, dimana Variable yang dievaluasi dibagi tiga, yaitu mengumumkan, menyediakan dan melayani. Ketiga item tersebut dibandrol nilai 25 % sedangkan penilaian paling tinggi yaitu Verifikasi Web yaitu 75% dari nilai SAQ. Sedangkan 40 % nilai lainnya adalah Visitasi BP. BP yang mendapatkan kesempatan divisitasi adalah BP yang memiliki nilai tertinggi dimasing-masing kategori antara 10-15 % hasil pemeringkatan tahap awal." Terang Hamdan Nurdin.

Sebagai informasi, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dilaksanakan kepada Badan Publik yang terdiri atas 7 (tujuh) kategori,  yaitu SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Partai Politik dan Organisasi Non Pemerintahan (sesuai peraturan perundang-undangan). Sehingga Universitas Teuku Umar yang termasuk ke dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri juga wajib mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi ini dengan seksama hingga selesai. [Aduwina]

Lainnya :