Kabag Keuangan, Zulfirman Bekali Dosen UTU Terkait Jabatan Fungsional
  • UTU News
  • 17. 06. 2019
  • 0
  • 454

MEULABOH– Pimpinan Universitas Teuku Umar (UTU) melalui Kepala Bagian Keuangan, Zulfirman, SE.,M.Si menyampaikan secara detil aturan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang kepangkatan atau jabatan fungsional (Jafung) yang diperoleh melalui penetapan angka kredit dosen. “Peraturan dan mekanisme Permenpan RB ini harus diketuhui oleh dosen dan tenaga non dosen karena ini menyangkut hajat hidup sebagai abdi negara”.

Ketentuan itu disampaikan Zulfirman ketika memberikan materi pada kegiatan sosialisasi Permenpan RB Nomor 17 tahun 2013 tentang fungsional dosen dan Halal Bi Halal, yang dilaksakanan jajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Teuku Umar (FSIP-UTU), di Aula Utama UTU, 17 Juni 2019.

Kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Wakil Dekan I FISIP, Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si juga dihadiri Kepala Biro Akademik UTU, Drs. Muslim Raden, M. Si, dan Kepala Bagian Akademik, Husni Mubarak, SH. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Zulfirman yang bersedia berbagi informasi tentang peraturan Permenpan RB ini, sehingga kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang sama terkait bagaimana distribusi dan tanggungjawab dosen dalam mengasuh mata kuliah”, ujar Dr. Afrizal Tjoetra.

Kegiatan sosialisasi Permenpan RB dan Halal Bi Halal yang dipandu oleh Kepala Tata Usaha FISIP, Reflizar, S. STP.,M. Si, dilanjutkan dengan makan bersama sesama keluarga FISIP dan para undangan baik dar Rektorat mapun dari fakultas lain dalam lingkup UTU.  

Zulfirman dalam menyampaikan meteri ‘tentang hak dan kewajiban dosen’ terkait pembelajaran antara lain menjelaskan mengenai dengan honor kelebihan jam mengajar, baru bisa dibayarkan apabila telah melewati SKS maksimal dan telah dinyatakan lulus laporan BKD (Beban Kerja Dosen). Penilaian Laporan BKD untuk dosen yang belum bersertifikasi akan dilakukan oleh asesor internal yang dibentuk pada masing-masing fakultas. Hasil penilaian BKD menjadi salah satu pertimbangan perpanjangan SK tahun berikutnya bagi Dosen Non PNS.

Dalam kesempatan itu, dosen tanpa jabatan fungsional (jafung) wajib mengajar 8 (delapan) sampai  10 SKS. Dalam kondisi khusus, apabila ada dosen non jafung yang mengajar lebih dari 10 SKS, maka kelebihan jam mengajarnya akan dibayar maksimal 3 SKS. Honor mengajar Dosen tidak tetap dibayarkan penuh dengan tidak dilakukan pemotongan dan tidak wajib menyampaikan laporan BKD.

Zulfirman menjelaskan, dalam kondisi setelah dilakukan pemenuhan kewajiban SKS untuk dosen non jafung terdapat dosen jafung yang mendapat SKS lebih kecil dari kewajiban, maka kewajiban dosen non jafung dapat dikurangi untuk didistribusikan ke dosen jafung agar mencapai SKS minimal. Jam mengajar dosen yang mempunyai jafung maksimal 16 SKS, kecuali untuk program studi yang kekurangan dosen dan dibuktikan dengan data-data yang akurat.

“Honor pembimbing akademik di bayar di akhir semester. Honor pembimbing skripsi di bayarkan setelah selesai sidang akhir dan dibayarkan setiap awal triwulan berikutnya (kecuali triwulan IV dibayar di bulan Desember), begitu  antara lain Zulfirman menjelaskan. (***)

Lainnya :