Gandeng WCS IP & BPSPL Padang, FPIK UTU Gelar Sosialisasi Jenis Hiu dan Pari yang Dilindungi
  • UTU News
  • 16. 10. 2020
  • 0
  • 174

MEULABOH - UTU | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar (FPIK UTU) melaksanakan kegiatan sosialisasi jenis ikan hiu dan pari yang dilindungi negara, Rabu (14/10/20). Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan penuh dari Wildlife Conservation Society - Indonesia Program (WCS-IP) dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang.

Kegiatan yang digelar di Doble Black Cafe Meulaboh itu dihadiri 22 peserta terdiri dari perwakilan FPIK UTU, WCS - IP, DKP Aceh barat, BPSPL Padang, BSDKP Aceh, Pengelola PPI, nelayan yang menggunakan alat tangkap rawai hiu serta  pengusaha yang bergerak dalam bisnis hiu dan pari. 

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Drs. Yusrizal, M.Si. Acara diawali dengan sosialisasi mengenai jenis-jenis hiu dan pari yang telah dilindungi secara penuh (tidak boleh ditangkap), jenis hiu dan pari yang diatur perdagangannya (boleh ditangkap dengan aturan tertentu) dan jenis hiu dan pari yang masih dapat dimanfaatkan berdasarkan aturan pemerintah.

Yusrizal dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan dengan metode yang tepat dan menyentuh langsung pada pelaku sehingga informasi yang disampaikan tepat sasaran dan dapat memberikan pemahaman yang benar terhadap jenis hiu dan pari mana yang sudah tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan, jenis mana yang perdagangannya di atur dan jenis mana yang masih dapat dimanfaatkan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap aturan tersebut.

Lanjutnya, Kab Aceh barat merupakan salah satu tempat produksi ikan hiu dan pari dengan rata-rata tangkapan 572 ton per tahun. Hiu dan pari yang ditangkap di kabupaten Aceh Barat dipisahkan menurut jenis produk antara lain sirip, daging, kulit, tulang dan sebagainya dengan tujuan pasar domestik, nasional maupun manca negara.

"Mengingat pentingnya komoditas hiu dan pari bagi masyarakat kabupaten Aceh Barat dan belum terkelolanya sumberdaya ini dengan baik maka kegiatan ini sangat penting dilakukan." Pungkas Mantan Dekan FISIP UTU tersebut.

Wakil Dekan 1 FPIK UTU, Dr. Muhammad Rizal kepada media UTU.News mengatakan hal yang menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut adalah kondisi ikan hiu dan pari, lokasi tangkap, ukuran kapal, lama trip, termasuk harga sirip yang dijual nelayan.

"Kita berharap nelayan dapat memberikan informasi secara terbuka ke DKP sehingga data yang di peroleh sangat akurat sehingga pemerintah tahu kondisi riil nelayan hiu dan pari yang ada di Aceh Barat." Jelas Dr. Rizal

Perwakilan BPSPL Padang, Salman dan Ratih mengatakan perlu diketahui sebagian besar jenis hiu/pari masih boleh dimanfaatkan (ditangkap /diperdagangkan). Hanya sebagian saja yang tidak boleh, diantaranya : Jenis Pari dan hiu, Pari gergaji (Pristis microdon) dilindungi penuh berdasarkan PP No. 7 tahun 1999, Pari manta (Mobula alfredi & Mobula birostris) dilindungi penuh berdasarkan Permen KP No. 4 tahun 2014 serta Hiu Paus (Rhincodon typus) berdasarkan Permen KP No. 18 tahun 2013.

"Jadi penangkapan dan pemanfaatan hiu atau pari (baik itu daging, sirip, kulit, dll) masih diperbolehkan asalkan diluar jenis jenis yang dilindungi. Dan ada aturan untuk proses lalu lintas perdagangannya. Dimana setiap produk hiu/pari ketika akan dilalulintaskan ke luar daerah wajib disertai Surat Rekomendasi dari BPSPL sebagai dasar/acuan BKIPM mengeluarkan dokumen karantinanya. surat rekomendasi dr BPSPL. Karena pihak BPSPL akan memastikan apakah hiu/pari yang dikirim tersebut dilindungi atau tidak, dilarang ekspor atau tidak," katanya.

Pemateri terakhir, Ilham mewakili WCS-IP menjelaskan bahwa factor utama yang dibutuhakan dalam mengelola usaha bisnis ikan hiu dan pari adalah data yang sangat akurat sehingga tidak salah pemerintah mengambil regulasi dan mendampingi para nelayan hiu dan pari karena upaya dalam menyadarkan dan informasikan tentang konvervasi hiu dan pari melalui pelatihan dan edukasi yang kontinue.

"Banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan hiu dan pari secara berkelanjutan di Aceh Barat, diantaranya kami (WCS-IP) bergerak di bidang konservasi yang membantu memfasilitasi mendampingi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan perikanan berkelanjutan." Jelas Ilham.

Terakhir, Aceh memiliki aturan adat kelautannya sendiri, disatu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan dan aturan untuk konservasi dan pengelola hiu dan pari, pada sisi yang sama masyarakat nelayan juga mempunyai kebijakan adat yang berlaku. Pungkas Ilham. (Aduwina Pakeh / Humas UTU).

Lainnya :