Dosen UTU Hadiri GDG Alat Tangkap Cantrang di Jakarta
  • UTU News
  • 28. 07. 2019
  • 0
  • 227

 

Meulaboh || Hafinuddin, S.Pi., M.Sc, Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Teuku Umar (UTU) menghadiri kegiatan Focus Discussion Grup (FGD) Kajian Alat Tangkap Cantrang di Sari Pasific Hotel, Jakarta, 23 Juli 2019.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman RI dihadiri oleh Dirjend Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Food and Agriculture Organization (FAO), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, Balai Riset Kelautan dan Perikanan dan perguruan tinggi kelautan dan perikanan Indonesia seperti FPIK UTU, FPIK IPB, FPP universitas Muhammadiyah Malang dan ITS

Kegiatan yang diawali pembukaan dari perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa menjelaskan lantar belakang tentang pentingnya mencari solusi atas kondisi pelarangan alat tangkap cantrang. Diharapkan dari kegiatan ini melahirkan rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh stakeholder di antaranya KKP untuk penyelesaian masalah alat tangkap cantrang.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Prof. Ari Purbayanto (pakar alat tangkap cantrang/ guru besar IPB) beliau menjelaskan bahwasanya alat tangkap cantrang telah mengalami Miss persepsi atau perbedaan definisi di antara stakeholder yang seharusnya dapat ber pedoman kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan bentuk baku kontruksi cantrang melalui SNI 01-7236-2006.

Prof. Ari juga menjelaskan bahwasanya cantrang adalah boat Seine net (termasuk alat penangkapan ikan  (API) pukat tarik) bukan bottom trawl. Selain itu Cantrang dioperasikan oleh armada penangkapan ikan kurang dari 30GT dan mesh size (ukuran mata jaring) pada kantong adalah 2 cm. Metode pengoperasian alat tangkap ini adalah melingkari gerombolan ikan dan pukat di tarik ke arah kapal. Hal ini berbeda dengan bottom trawl yang menyapu dasar perairan dan kapal dalam keadaan bergerak ketika alat tangkap ini operasikan. Alat tangkap cantrang adalah alat tangkap masih ramah lingkungan berbeda dengan trawl.

Pemaparan kedua oleh perwakilan FAO. FAO menjelaskan tentang konsep CCRF (Code of conduct responsibility fisheries) sebagai aturan main yang telah disepakati dunia perikanan untuk perikanan yang berkelanjutan. Alat tangkap yang digunakan atau yang dirancang sudah semestinya mengikuti CCRF tersebut seperti berapa banyak ikan ikan hasil tangkapan non target yang tertangkap, apakah alat tangkap dapat menyebabkan konflik di antara nelayan atau tidak dan setiap kebijakan harus dievaluasi penerapannya agar didapatkan kebijakan yang sesuai sasaran.

Pemaparan ketiga adalah DJPT KKP Bapak Endroyono. Beliau menjelaskan tentang sejarah regulasi pelarangan cantrang yaitu peraturan menteri kelautan dan perikanan No. 7 tahun 2015. Beliau menjelaskan penolakan pelarangan karena produktivitas alat tangkap ini tinggi baik untuk ikan segar maupun ikan tidak segar. Selain itu pelarangan ini menyebabkan banyak industri rumah tangga yang mati kerena terhambat pasokan produksi karena tidak beroperasinya cantrang. Pengrajin alat tangkap cantrang juga kehilangan pekerjaannya karena biasanya nelayan akan memesan tali selambar yang terbuat dari kain bekas (perca). Namun disisi penolakan, Endro menyampaikan perlu dipertimbangkan mutu hasil tangkapan Cantrang itu rendah. Kemudian kebutuhan manusia juga perlu dipertimbangkan namun jangan pernah lupa untuk menjaga lingkungan laut. Konsep enviromental being dan human Being mesti seimbang jelas Endro dari DJPT KKP 

Dari kegiatan tersebut diharapkan pertama stakeholder/KKP menyelaraskan perspektif yang lebih komprehensif untuk definisi cantrang dengan cara mengkaji ulang alat tangkap cantrang. Kedua evaluasi kebijakan dan kontrol penting untuk dilakukan dengan melibatkan kelembagaan perikanan Cantrang.

Ketiga adanya naskah akademik di setiap kebijakan/peraturan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, diperlukan Kajian yang lebih menyeluruh baik sisi ekologi, sosial, ekonomi dan juga kelembagaan. (Aduwina)

Lainnya :