Dosen UTU Dorong Pemekaran Meulaboh Menjadi Kotamadya
  • UPT_TIK
  • 10. 09. 2018
  • 0
  • 284

MEULABOH – Aduwina Pakeh, M.Sc, salah seorang Dosen Universitas Teuku Umar (UTU) terlibat aktif dalam perjuangan pemekaran Kota Meulaboh-Aceh Barat menjadi Kotamadya (Kodya).  Upaya pemekaran tersebut tertuang dalam butir kesepakatan rapat koordinasi pengurus pusat FORKONAS PP DOB SI, yang berlangsung  di ruang Badan Kehormatan DPD RI, Jakarta Rabu, 5-September 2018. 

Aduwina menjelaskan,  173 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomo Baru (FORKONAS PP DOB) se-Indonesia,  mengagendakan aksi nasional yang direncanakan minggu ketiga September 2018 di Jakarta. 

Sebelum melakukan aksi massa berskala besar, terlebih dahulu pengurus FORKONAS/FORKODA akan beraudiensi dengan Komite 1 DPD-RI, 24 September 2018. Pertemuan itu juga dihadiri oleh para pejuang CDOB dari daerah seluruh Indonesia.  "Khusus dari Aceh, akan hadir  CDOB Kota Meulaboh, Aceh Barat; CDOB Kabupaten Kepulauan Si-Laut Besar, Simeulue; CDOB Kabupaten Aceh Selatan Jaya, Aceh Selatan dan CDOB Kabupaten Aceh Raya, Aceh Besar" ujar Aduwina.

Aduwina Pakeh yang juga selaku Koordinator Wilayah Sumatra FORKONAS PP DOB Se Indonesia menjelaskan, agenda audiensi dan aksi massa ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan teman-teman pejuang CDOB yang tak mengenal lelah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk pemekaran. 

"FORKONAS meminta DPD-RI  untuk menindak lanjuti hasil pertemuan DPD RI dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada juli 2017 lalu, kemudian kita juga Meminta DPD RI bersama-sama Delegasi FORKONAS untuk bertemu Presiden agar segera menetapkan 2 RPP yaitu PP Desertada dan Detada Sesuai amanah UU 23 thn 2014" papar Aduwina. 

Dalam  aksi puncak nantinya, FORKONAS juga akan mengangkat isu yang sama yaitu menuntut Presiden segera mencabut moratorium pemekaran dengan Menetapkan dua RPP menjadi PP sebagai landasan hukum dalam penataan daerah otonomi baru. 

"Seharusnya Presiden sudah  menetapkan 2 RPP itu menjadi PP pada tahun 2016 lalu, sesuai dengan UU/23/2014 yang mengharuskan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah 2 tahun setelah berlakunya UU tersebut" kata Aduwina, Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Teuku Umar (Fisip-UTU) 

Aduwina mengingatkan masing-masing CDOB, khususnya di Wilayah Sumatra yang terdiri dari 28 CDOB dari 8 Provinsi untuk dapat menghadirkan minimal 50 orang/CDOB pada aksi massa tersebut. "Keamanan, ketertiban, akomodasi, transportasi dan konsumsi menjadi tanggungjawab CDOB masing-masing" tegas Aduwina. (Muzakkir)

Komentar :

Lainnya :